Ngabalin Tepis Pandu Riono soal Jebakan Pandemi: Kita Selalu Siap

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab pernyataan epidemiolog Pandu Riono mengenai Indonesia menuju jalur jebakan pandemi. Ngabalin mengklaim RI tidak pernah terjebak pandemi karena pemerintah selalu siap.

"Dari awal kan Presiden mengatakan karena beliau tidak mau rakyatnya itu terpapar Covid, kemudian lapar, kemudian terkapar karena Covid itu seluruh usaha mandek, maka berbagai perubahan dan langkah antisipasi terus dilakukan oleh Presiden. Kita tidak pernah terjebak, kita selalu siap dan mengantisipasi. Tetapi masukan-masukan itu menjadi penting," kata Ngabalin dalam siaran YouTube Serbet Ngabalin seperti dilihat, Senin (2/8/2021).

Ngabalin meminta semua pihak tidak saling menyalahkan saat menghadapi pandemi ini. Pemerintah, kata Ngabalin menerima masukan dari pakar, termasuk masukan dari Pandu Riono.

"Jangan pernah kita dengan gampang dan mudah dalam situasi seperti hari ini kemudian membiasakan diri saling menyalahkan, kemudian saling menuduh yang satu dengan yang lain, pemerintah dan lain-lain. Beberapa masukan saya, usulan, masukan itu menjadi penting untuk harus dan tentu bagi pemerintah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki beberapa kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid itu menjadi bagian yang harus diprioritaskan," tutur Ngabalin.

"Artinya apa, usulan, kritik dan masukan itu adalah macam vaksin dalam mengambil kebijakan. Kita punya mindset yang sama begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, kemudian dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja opinion leaders harus menjadi penting para epidemiologi, para ahli," lanjutnya.

Ngabalin menyebut pemerintah tidak pernah sendiri dalam mengambil keputusan. Dia meminta semua pihak membantu pemerintah dalam menangani pandemi.

"Kita punya pengalaman yang baru dalam menangani masalah pandemi, meskipun anda boleh bilang bahwa ini sudah 1 tahun setengah. Tidak saja Indonesia, berapa banyak negara-negara di dunia yang terpapar Covid ini mengalami fluktuasi, naik turun, serangan pertama, serangan kedua pandemi ini. Karena itu memang harus bantu pemerintah. Semua kita harus bekerja sama, fokus," katanya.

Penjelasan Perubahan Nama PPKM

Lebih lanjut, Ngabalin juga menjelaskan perubahan nama dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia menyebut PPKM itu adalah salah satu cara pemerintah dalam merespons pandemi.

"Kalau Anda menyebutkan berubah-ubah nama dari pembatasan sosial berskala besar, kemudian masuk PPKM skala mikro, lalu PPKM darurat dan sekarang masuk pada PPKM skala leveling. Karena memang pemerintah harus bisa mengantisipasi langkah-langkah yang satu dengan yang lain," terangnya.

Terkait kebijakan lockdown, Ngabalin mengatakan istilah itu tidak ada dalam regulasi yang dimiliki Indonesia. Ngabalin lalu menjelaskan mengenai Undang-Undang tentang kekarantinaan wilayah.

"Kalau banyak orang juga menuduh kenapa tidak langsung melakukan lockdown, bung harus kita fair dan terbuka membicarakan bahwa lockdown itu memang tidak ada dalam regulasi kita. Kenapa tidak menggunakan karantina wilayah, dalam UU karantina itu ada 4 pilihan, salah satu di antaranya PSBB, dan itu sudah pernah dilakukan. Kenapa begitu, karena DKI adalah episentrum kemarin," sebut dia.

Pemerintah Tingkatkan Testing dan Tracing

Testing dan tracing, kata Ngabalin, terus ditingkatkan oleh pemerintah. Ngabalin juga menekankan bahwa pemerintah memiliki target dalam penanganan pandemi, salah satunya dalam hal vaksinasi.

"Upaya yang sangat ketat dan keras dilakukan itu adalah memastikan apa yang sering kita sebut testing, kemudian tracing dan treatment. Ini yang memang terus menjadi perhatian, jadi bukan tidak ada target. Target pemerintah kalau bisa vaksin itu diupayakan semaksimal mungkin di akhir 2021 mencapai 70%, itu artinya 181 juta rakyat Indonesia telah melakukan vaksinasi. Itu target namanya, jadi bukan tidak punya target," jelasnya.

Ngabalin juga memberikan apresiasi kepada Pandu Riono karena telah memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah. Ngabalin mengajak agar semua pihak tidak saling menyalahkan.

"Dan saya kira itu langkah-langkah yang bijak sebagai seseorang yang memiliki kearifan. Saatnya kita bukan saling menyalahkan, saatnya kita tidak saling menunjuk. Tapi saatnya kita harus berbenah kemudian kita menyatukan semua kekuatan, para ahli, para epidemiologi, pemerintah, masyarakat. Kita perlu menyatukan kekuatan itu kita harus punya rencana yang sama," tuturnya.

Ngabalin kembali menekankan bahwa pemerintah memiliki rencana dalam menangani pandemi. Selain itu, Ngabalin mengajak masyarakat tidak panik dalam menghadapi pandemi.

"Yang dilakukan pemerintah ini punya planning, tidak mungkin pemerintah tidak punya planning. Tidak mungkin pemerintah tidak punya target. Apa yang disampaikan tidak semuanya benar, tapi masukan, kritik iya. Tentu kita tahu pemerintah tidak panik, Presiden tidak panik. Kita semua tidak boleh panik, kita semua harus menjaga semangat tenang melihat masalah ini sebagai masalah bersama, dan kita harus cepat pulih kembali," tuturnya.

Wanti-wanti Pandu soal Jebakan Pandemi

Wanti-wanti dari Pandu mengenai Indonesia menuju jalur jebakan pandemi itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitternya, @drpriono1. Dalam cuitan itu, Pandu menyebut (mention) akun Twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi," tulis Pandu di Twitter seperti dilihat, Jumat (30/7).

Pandu menyebut Indonesia menuju jalur jebakan pandemi karena saat ini RI belum berhasil mengendalikan pandemi. Dia menyebut belum ada tanda-tanda RI akan berhasil melawan pandemi.

"Karena kan sampai sekarang kan kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya mungkin juga belum selesai," kata Pandu saat dihubungi, Jumat (30/7) malam.

Menurut Pandu Riono, istilah jebakan pandemi atau pandemic trap memang ada dalam ilmu epidemiologi. Dia mengungkapkan mengatasi wabah harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.

"Seperti kita terperangkap dalam situasi yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu yang kita sebut analogi yang tepat itu apa, tapi dalam istilah epidemiologi itu ada tentang wabah trap yang kita tidak bisa mengatasinya karena kita tidak mengatasinya secara terencana, terstruktur," ungkap Pandu.[detik.com]