"Kalau cuma membangun panggung itu, penyelesaian sementara iya. Tapi nggak permanen penyelesaian itu. Contoh, misalkan daerahnya banjir, memang warga tidak kebanjiran, tapi toh warga nggak bisa ke mana-mana. Mereka membeli cabe nggak bisa juga kan. Apakah konsepnya akan seperti itu, kita tanya Pak Anies, apakah konsep penanganan banjir seperti itu?" Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).
"Tetapi dalam konsep penataan kota itu tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal yang harus kita kejar adalah bagaimana permukiman di daerah aliran sungai itu harus kita entaskan," sambungnya.
Gembong mengatakan konsep penataan kota itu adalah menuntaskan persoalan banjir. Dia meminta agar Pemprov DKI membuat program penuntasan banjir secara jangka panjang untuk kesejahteraan warga.
"Konsep kita kan pingin menuntaskan persoalan banjir di Jakarta kan. Kalau kita ingin menuntaskan persoalan banjir di Jakarta maka langkahnya adalah bagaimana membuat program yang pada akhirnya itu membuat kesejahteraan bagi warganya," kata dia.
Salah satu cara penuntasan banjir itu, kata Gembong adalah memindahkan warga yang bermukim di pinggir kali. Setelah itu, memastikan bahwa warga yang dipindahkan memperoleh penghidupan yang layak.
"Misalkan, mereka dipindahkan ke daerah yang memang aman. Kedua bagaimana membuat kehidupan mereka jadi lebih baik. Jadi nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Jadi penanganan banjir ini nggak bisa dikerjakan soal penuntasan banjirnya tok, tapi bagaimana kehidupan masyarakat harus dipikirkan. Karena pengentasan banjir ini bukan kayak kita memindahkan barang. Kita memindahkan orang juga memindahkan kehidupannya juga. Itu yang harus dipikirkan oleh Pemprov," kata Gembong.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan proses normalisasi sungai harus segera dituntaskan. Sebab, saat ini sebagian besar sungai di Ibu Kota menyempit.
"Karena memang konsep normalisasi karena memang kali kita nggak normal kan. Kenapa nggak normal? Karena kali kita udah menyempit semua. Pemprov harus punya kewajiban penetrase yang sebenarnya yang disebutkan oleh undang-undang kan itu aja. Kalau itu sudah bisa dilakukan, insya Allah penanganan banjir kita akan tuntas," tutur dia.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya, berencana merenovasi puluhan rumah di Kampung Melayu, Jakarta Timur, menjadi model panggung. Puluhan rumah tersebut berada di kawasan yang menjadi langganan banjir.
Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menerangkan ada 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, yang akan direnovasi berkonsep kampung vertikal. Nantinya, tiap rumah memiliki 3 lantai, dan bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha.
"Rumah warga akan dibangun berlantai tiga. Untuk bagian atasnya dijadikan rumah, lalu bagian bawahnya dibuat model panggung setinggi 3,5 meter untuk usaha dan interaksi sosial," kata Anwar melalui akun Instagram Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta, yang dilihat detikcom, Minggu (4/4). [detik.com]