Sembilan keluarga korban kasus HAM masa lalu datang bertepatan dengan Peringatan Hari HAM se-dunia. Mereka mengapresiasi berbagai langkah yang sedang ditempuh oleh pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk penyelesaian kasus melalui jalur di luar pengadilan atau non yudisial.
Pernyataan itu disampaikan Paian Siahaan, keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Paian mengaku bersyukur dengan alternatif penyelesaian kasus melalui jalur non yudisial.
"Saya merasa, jalur non yudisial merupakan sesuatu yang kami tunggu setelah 22 tahun berjuang, untuk melengkapi jalur yudisial yang jalannya tersendat. Saya kira usulan membantu korban melalui jalur non yudisial menjadi angin segar bagi kami," ujar Paian dalam keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Kamis (10/12/2020).
Sementara itu, Utomo Raharjo, ayah dari Petrus Bima Anugerah sebagai korban penghilangan di tahun 1998 menghargai langkah yang disampaikan Moeldoko. Dia pun menegaskan, dirinya ingin menikmati sisa hidup dengan kenyamanan dan keamanan. "Sehingga saya harap ada solusi yang akan indah pada waktunya," kata Utomo.
Selain Paian dan Utomo, Wanma Yetti, anak korban Peristiwa Tanjung Priok 1984 mengharapkan kehidupan yang lebih baik saat memasuki usia senja. "Memasuki usia tua, saya hanya mengharapkan kehidupan yang tenang. Terlebih, kami sebagai keluarga korban kasus HAM masa lalu yang terus berusaha hidup dengan berbagai usaha juga ikut terdampak pandemi COVID-19," ujar Wanma.
Moeldoko menyampaikan, dalam mencari solusi penyelesaian kasus HAM harus berani melangkah dan jangan terfokus pada penyelesaian secara yudisial. Apalagi, kata Moeldoko, selama ini pun Pemerintah sudah ikut memperjuangkan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.
"Dengan pertemuan ini, saya pun akan bekerja lebih keras lagi," ujar Moeldoko.
Kepada sembilan keluarga korban HAM yang hadir, Moeldoko juga menyampaikan, pihaknya punya program KSP Mendengar yang menjadi forum untuk menerima berbagai pengaduan dari beragam kalangan. Bahkan, kata dia, KSP harus menjadi rumah terakhir pengaduan bagi masyarakat.
Dia pun menegaskan, KSP akan menindaklanjuti harapan para keluarga korban HAM, sehingga menghasilkan solusi terbaik.
Moeldoko menambahkan, dirinya bersyukur bisa bertemu para keluarga korban HAM masa lalu, sekaligus ikut merasakan persoalan yang dihadapi.
"Karena kalau bukan kami, siapa lagi yang bisa ditemui. Maka harus terus menjaga silaturahmi agar komunikasi tetap berjalan. Pada intinya, pemerintah tetap mendengar persoalan di masyarakat," kata Moeldoko.
Dalam peringatan hari HAM internasional, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan komitmen pemerintah menuntaskan masalah HAM masa lalu. Tugas itu sudah ia berikan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk koordinasi.
"Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional," ujar Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12). [detik.com]