"Kami yakin Pak Jokowi tidak setuju dengan pola pendekatan yang represif dan intimidatif. Kok ini semua diarahkan kesalahannya kepada Pak Jokowi?" kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
PKB pun prihatin dan menyoroti insiden terjadi di Desa Wadas. Insiden tersebut, menurut Jazilul, melenceng dari budaya di Indonesia.
"Kami prihatin atas peristiwa Wadas ini yang sudah melenceng dari keramahan adat budaya Indonesia. Bahkan sudah tidak sesuai dengan zamannya," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai insiden di Desa Wadas merupakan tanggung jawab petugas di lapangan. Jazilul meminta agar tak menggunakan tindakan represif.
"Kami imbau kepada petugas teknis hentikan tindakan represif, tunjukkan tanggung jawabnya. Jangan rusak reputasi Pak Jokowi selama ini," imbuhnya.
Amnesty International Indonesia sebelumnya angkat bicara terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo. AII menyebut Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Desa Wadas.
"Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers yang diadakan oleh YLBHI melalui Zoom, Kamis (10/2).
Usman mengatakan AII sangat mempertanyakan kebijakan pengerahan pasukan ke Desa Wadas. Menurut Usman, kebijakan itu berlebihan.
"Kebijakan kekuatan pasukan keamanan ke Desa Wadas yang sangat berlebihan, dilihat dari jumlah satuan dari yang berseragam dan tidak berseragam, termasuk jenis kendaraan yang digunakan, kami menilai pengerahan pasukan itu berlebihan," kata Usman. [detik.com]