Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah melarang para menteri untuk berbicara kepada media. Bahkan, untuk isu sensitif sekali pun, pers menjadi corong utama pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
"Arahan presiden kepada kami supaya banyak bicara di pers dalam beberapa kesempatan sidang kabinet, para menteri bicara lah agar rakyat tahu kita bekerja," kata Mahfud saat memberi sambutan pembuka pada Acara Konvensi Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari melalui daring, Selasa (8/2).
Mahfud memastikan, munculnya para menteri ke hadapan publik bukan untuk kegenitan. Melainkan, agar pemerintah bisa mendapat masukan dan kritikan objektif yang memberi arti.
"Bicara di pers itu bukan kegenitan, presiden sendiri tidak pernah melarang, tidak pernah tegur menteri, bicaralah agar diketahui masyarakat apa yang sudah dikerjakan, karena pers menjadi cermin kita," jelas Mahfud.
Namun kekinian, informasi tidak hanya disampaikan melalui corong pers. Media sosial menjadi wadah alternatif. Sayangnya, menurut Mahfud, pemerintah kerap mendapat tuduhan soal pemeliharaan buzzer. Padahal, buzzer atau pendengung adalah mereka yang tidak punya media dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya.
"Kita lihat kok yang disebut buzzer itu orang yang selalu membela atau ada di pihak pemerintah, seperti si A, si B, si C. Tapi ada di seberang sana juga ada yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah tapi tidak disebut buzzer. Sehingga fenomena buzzer ini jangan selalu ditudingkan ke pemerintah," kata Mahfud.[merdeka.com]