Jumpa pers digelar di Gedung Bina Graha, Jumat (9/4/2021) siang. Dari informasi yang dihimpun, konferensi pers biasanya seputar tugas Moeldoko sebagai KSP. Bakal ada pejabat KSP lain yang juga bakal mendampingi Moeldoko.
Nama Moeldoko belakangan ini memang kerap menjadi perbincangan publik. Moeldoko ditunjuk menjadi ketua umum lewat agenda yang disebut Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumut.
Namun kemudian pemerintah menolak untuk mensahkan kepengurusan kubu Moeldoko. Alhasil, kepengurusan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang diakui pemerintah.
Di sisi lain, Moeldoko juga masih menjalankan tugasnya sebagai KSP. Terbaru, Moeldoko berbicara mengenai penyelesaian sengketa tanah atau konflik agraria.
Moeldoko mengajak Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesis (LBH HKTI) untuk ikut membantu memediasi sengketa tanah.
"Untuk itu, jajaran pengurus LBH HKTI harus segera membangun sinergi dengan para pihak yang terkait di dalam maupun di luar pemerintahan dalam menyelesaikan konflik agraria," tutur Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4).
Sepanjang 2016-2021, KSP telah menerima laporan 1.041 kasus konflik agraria. Dari jumlah itu, 105 kasus atau 10,08% di antaranya memperhadapkan warga masyarakat adat dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya potret ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat, khususnya kaum tani di pedesaan.
"Kini, rata-rata penguasaan tanah oleh petani berada di bawah 0,5 hektar/KK. Kecenderungannya, makin banyak petani kehilangan tanahnya karena berbagai faktor. Ketika akses atas tanah semakin kecil, maka kesejahteraan petani dan warga desa menjadi taruhannya," jelas Moeldoko. [detik.com]