Jika Perpres Sampai Akhir Februari Tidak Turun, 51 Ribu PPPK Kembali Demo Besar-besaran


Jika Perpres Sampai Akhir Februari Tidak Turun, 51 Ribu PPPK Kembali Demo Besar-Bersaran



Rekan honorer K2 dimanapun anda berada, semoga sore hari ini dalam keadaan baik semua. Saat ini memang para tenaga honorer kategori dua tengah menunggu kabar diterbitkannya tentang peraturan presiden soal PPPK oleh pemerintah.



Rekan honorer K2 se Indonesia, Berikut ini kabar terbaru pada sore hari ini yaitu Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia Titi Purwaningsih mengungkapkan bahwa puluhan ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) berencana kembali akan menggelar aksi demo besar-besaran.



Sebagaimana diberitakan JPNN.com edisi hari ini, Sabtu, 15 Februari 2020 � 15:40 WIB Menurut Titi, sekitar 51 ribu PPPK dari jalur honorer K2 akan turun ke jalan jika hingga akhir Februari nanti perpres PPPK tentang jabatan dan penggajian bagi mereka tak kunjung terbit.



"Saya akan lihat sampai akhir Februari ini. Kalau Perpres enggak turun juga berarti memang harus kembali turun jalan. Kasihan teman-teman kalau diundur-undur terus," kata Titi, Sabtu (15/2/2020).



Lebih lanjut kata Titi, dirinya maupun PPPK dari honorer K2 mengacu pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana serta MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI pada 20 Januari 2020. Pada raker itu mengemuka bahwa selambat-lambatnya dua pekan dari 20 Januari 2020, Perpres PPPK segera diterbitkan.



Dia mengungkapkan, teman-temannya sudah nekat hendak turun ke jalan daripada banyak honorer K2 berakhir tanpa tanda jasa.



"Kawan kawan di bawah sudah mendesak saya terus untuk keluarkan instruksi agar demo besar-besaran. Mereka rela jadi korban dianiaya aparat daripada meninggal sia-sia," ungkapnya.



Titi juga mengatakan, saat ini 51 ribu PPPK dalam kondisi stress tinggi.



�Mereka sudah tidak bisa ditahan. Sudah cukup sabar menunggu janji-janji pemerintah," tandasnya.



Kemudian Dia menegaskan, rencana menggelar aksi besar-besaran itu juga untuk menunjukkan bahwa PPPK bisa marah sehingga isunya menjadi perhatian internasional dan membuat PBB ataupun pegiat hak asasi manusia turun tangan. Menurut Titi, PHK2I harus bertindak tegas.



"Setiap hari saya didesak untuk ambil sikap tegas. Saya tunggu sampai Februari ini. Kalau belum juga jelas kami siap meminta keadilan dan hak-hak kami," pungkasnya.





--------------------------------------

Sumber:

JPNN.com

Sabtu, 15 Februari 2020 � 15:40 WIB