Pemerintah Harusnya
Mengatur Biaya Pendidikan PTN
Minggu, 06/02/2011 - 16:44
BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Ketua Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) Jawa Barat Sali Iskandar menuturkan, semestinya pemerintah mengatur lebih rinci terkait penetapan biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab jika tidak, biaya yang dipatok PTN dikhawatirkan akan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat kecil.
"Saya sejujurnya kecewa dengan pernyataan pemerintah yang menyerahkan sepenuhnya biaya pendidikan kepada PTN. Bagaimana ini? Untuk kami, swasta walaupun dibebaskan tidak mungkin akan seenaknya karena akan berpengaruh pada minat masyarakat, tetapi di negeri akan seperti apa pendidikan kita ini. Yang mampu mungkin tidak masalah, tetapi yang kurang mampu?" ujarnya.
Jika pemerintah terus membiarkan hal ini, kata Sali, maka PTN ibaratnya ular berkepala dua. Bahkan meski jalur mandiri akan dihilangkan, sama saja bohong jika tidak ada aturan mengenai biaya. "Masa seperti itu, penerimaan nasional tetapi biaya seperti jalur mandiri. Padahal seluruh fasilitas seperti gedung, ruang kelas, dan fasilitas lainnya pemerintah yang menyediakan, tetapi masyarakat masih harus menanggung biaya lagi dan itu sangat besar," ungkapnya.
Oleh karena itu, Sali menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah untuk membuat aturan mengenai pembiayaan ini. Termasuk pembiayaan jalur mandiri yang masih diselenggarakan oleh sejumlah PTN. "Fasilitas dari negara, seharusnya masyarakat tidak perlu bayar lagi," tuturnya.
Selain itu, Sali juga mempertanyakan penghasilan yang diterima oleh dosen yang statusnya sebagai PNS di PTN. Sebab semestinya, kata dia, PNS tidak diperbolehkan menerima penghasilan lainnya di luar gaji dia sebagai seorang PNS. "Apakah itu dibenarkan double-double seperti itu," ucapnya. (A-157/A-147)***
Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 06 Februari 2011