Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar rekomendasi Komnas HAM mengenai penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) ditindak lanjuti. Jokowi juga meminta agar proses hukum penembakan yang menewaskan enam Laskar FPI diungkap transparan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Koomisioner Komnas HAM di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Dalam konferensi pers tersebut Mahfud MD menjelaskan tentang laporan investigasi dari Komnas HAM mengenai penembakan terhadap Laskar FPI telah diserahkan kepada Jokowi.
"Tadi Presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau (Komisioner Komnas HAM) ini lalu mengajak saya bicara yang isinya berharap agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM ditindaklanjuti. Tidak boleh ada yang disembunyikan," ujar Mahfud.
Pada kesempatan yang sama Ketua Komnas HAM Amad Taufan Damanik menyampaikan, telah menyerahkan laporan hasil investigasi kepada Jokowi lebih dari 160 halaman beserta dokumen tambahan serta barang bukti.
"Tadi pukul 10.00 WIB kami berkunjung diterima Presiden untuk menyampaikan laporan langkap 106 halamam lebih termasuk dokumen tambahan dan brang bukti yang melengkapi laporan kami," kata Damanik.
Dia berharap Jokowi mempelajari secara detail atas laporan yang diberikan. Saat itu dia juga menyampaikan telah terjadi rangkaian panjang kekerasan politik yang mengancam demokrasi di Indonesia.
"Apa yang terjadi 7 Desember lalu rangkaian panjang politik kekerasan telah menghantui demokrasi kita. Komnas HAM sangat peduli dan semoga pemerintah meperhatikan, melakukan langkah-langkah sitematis dengan semua elemen agar demokrasi kita berjalan dengan baik," ucapnya.[inews.id]