Profil dr Ribka Tjiptaning yang Tolak Vaksin Sinovac di Rapat Menkes-DPR

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menjadi sorotan setelah menolak divaksinasi COVID-19. Sebelum terjun kepolitik, Ribka berprofesi sebagai dokter.

Dikutip dari laman resmi DPR, Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959. setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, Ribka lalu berkuliah di Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengambil jurusan kedokteran. Lalu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia konsentrasi Ahli Asuransi Kesehatan.

Ribka pernah berpraktik sebagai dokter di Ciledug, Tangerang. Dia juga sempat menjadi dokter di perusahaan Puan Maharani sebelum akhirnya terjun ke politik dan bergabung dengan PDIP. Dia pun menjadi anggota DPR dua kali, yakni pada periode 2005-2009 dan 2019 hingga sekarang.

Nama Ribka dikenal ketika dia menulis buku autobiografi berjudul 'Aku Bangga Jadi Anak PKI'. Buku itu berisi pengalaman Ribka sebagai anak seorang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang psacatragedi 30 September 1965.

Berikut ini data lengkap riwayat hidup Ribka:

Riwayat Pendidikan

SD - Kuningan Timur Pagi II. Tahun: 1965 - 1971

SMP - Dharma Satria. Tahun: 1971 - 1974

SMA - SMAN XIV Jakarta. Tahun: 1974 - 1977

S1 Dokter (dr), Universitas Kristen Indonesia. Tahun: 1978 - 2002

S2 Ahli Asuransi Kesehatan Universitas Indonesia. Tahun: - 2012


Profesi

-Anggota DPR RI, Sebagai: Anggota Komisi IX. Tahun: 2019 - sekarang

-Anggota DPR RI, Sebagai: Ketua Komisi IX DPR RI. Tahun: 2005 - 2009

-Perusahaan Puan Maharani, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: 1992 - 2000

-Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: 1991 - 1992

-RS.Tugu Ibu Cimanggis, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: 1990 - 1991

-Karya Bakti Kalibata, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: - 1991

-Klinik Partuha Ciledug, Sebagai: Dokter Praktek. Tahun: - 1991



Pengalaman Organisasi

-Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana , Sebagai: Ketua. Tahun: 2019 - 2024

-Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana , Sebagai: Ketua . Tahun: 2015 - 2019

-Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, Sebagai: Ketua. Tahun: 2010 - 2015

-Pemuda Demokrat Indonesia, Sebagai: Sekretaris Jendral . Tahun: 2002 -

-Pemuda Demokrat Jawa Barat, Sebagai: Wakil Ketua Dewan Pimpinan. Tahun: 2002 -

-Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), Sebagai: Ketua Lembaga. Tahun: 2002 -

-Paguyuban Korban ORBA(Pakorba), Sebagai: Ketua Paguyuban. Tahun: 2001 -

-DPD PDIP Prov. Jawa Barat, Sebagai: Wakil Ketua . Tahun: 2000 - 2005

-Dewan Perhimpunan Daerah Pemuda Demokrat, Sebagai: Wakil Ketua Dewan. Tahun: 1996 - 2002

-DPC PDIP Kota Tangerang, Sebagai: Ketua DPC . Tahun: 1996 - 2000

-Yayasan Waluya Sejati Abadi, Sebagai: Ketua Yayasan. Tahun: 1992 - sekarang

-Dewan Perhimpunan Daerah Pemuda Demokrat, Sebagai: Wakil Ketua Dewan. Tahun: 1991 - 1996

-DPD PDIP Prov. Banten, Sebagai: Wakil Ketua . Tahun: - 2007

Diberitakan sebelumnya, Ribka Tjiptaning menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ujarnya.

"Ini pengalaman saya, Saudara Menteri, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layuh di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," ungkap Ribka Tjiptaning.


Sumber : https://news.detik.com/berita/