1. Total Bansos 2021 Rp 110 T
Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bansos sebesar Rp 110 triliun di 2021. Adanya bantuan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat.
"Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi," kata Jokowi dalam acara peluncuran yang disiarkan melalui Youtube, Senin (4/1/2021).
2. Ada 3 Program yang Diluncurkan
Dia mengatakan, bantuan sosial yang diluncurkan ini berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, serta bansos tunai.
"Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bantuan tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk program keluarga harapan, program sembako dan program bantuan sosial tunai," ujarnya.
Jokowi mengatakan, bantuan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi dalam empat tahap yang penyalurannya dilakukan oleh Bank BUMN atau Himbara.
"Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan Bu Menteri Sosial Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari-Februari-Maret-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," ujarnya
3. Bantuan Dikirim Langsung ke Penerima
Jokowi menegaskan, bansos yang salurkan pemerintah tidak ada bentuk potongan apapun. Jokowi juga menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan lewat Bank BUMN atau Himbara dan Kantor Pos.
Dia bilang, bantuan itu akan dikirim langsung kepada penerima.
"Dan ini saya ulang-ulang terus agar bantuan (bansos) yang diterima ini nilainya utuh tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung ke penerima, baik lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," kata Jokowi.