Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya – Ini ia klarifikasi lengkap mengenai pranata politik.
A. Pengertian
Pranata politik merupakan suatu forum sosial yang mempunyai acara dalam suatu negara yang berafiliasi dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan merupakan cuilan pokok dari kenegaraan. Maka dari itu seringkali politing diidentikkan dengan kekuasaan, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Politik merupakan seni dalam kepemimpinan, atau bisa juga merupakan cara untuk memilih sebuah kebijakan tertentu. Dalam prosesi pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah mempunyai hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban kiprah kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melaksanakan aneka macam kegiatan yang mempunyai hubungan dengan aneka macam aspek kehidupan masyarakat. Oleh hasilnya dibuat aneka macam forum politik yang berafiliasi dengan kepemerintahan yaitu forum eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
B. Fungsi & Contoh
Berikut merupakan beberapa fungsi pokok dari pranata politik!
1) Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang
Dalam suatu negara, presiden sebagai representasi dari pemerintah mempunyai kiprah untuk mengajukan rancangan perundang-udangan (RUU) dan selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan legislasi. Prosesi pembuatan undang-undang dalam sebuah negara terlihat peranan sebuah forum politik yaitu mengesahkan peraturan / norma melalui undang-undang. Norma aturan yang telah disahkan Undang �Undang dibutuhkan bisa menawarkan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.
Contoh :
Rapat Paripurna di Ruang sidang paripurna membahas perihal Rancangan Perundang-undangan (RUU) Organisasi Massa. Rapat ini membahas perihal aturan serta tata tertib perihal pendirian serta pengawasan organisasi massa (ormas). RUU bisa diajukan oleh presiden atau anggota legislatif yang lain dan di sahkan oleh forum legislatif yaitu Dwan Perwakilan Rakyat (DPR).
2) Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetujui
Dalam melaksanakan amanat undang-undang yang telah disepakati antara administrator dan legislatif, pemerintah dibutuhkan bisa bersinergi dengan banyak pihak serta menerapkan norma-norma tersebut dalam aneka macam aspek kehidupan bermasyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Oleh karenanya, pemerintah melalui pegawanegeri yang bersangkutan mempunyai kiprah serta wewenang untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menyadarkan masyarakat untuk bersedia mematuhi norma-norma aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila ada warga masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tentu akan dikenakan hukuman yang juga sudah ada aturannya di dalam undang-undang. Politik merupakan keragaman acara masyarakat dalam sebuah sistem kenegaraan yang berafiliasi dengan prosesi penentuan dan pelaksanaan sistem kenegaraan.
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9290406911233137"
data-ad-slot="2698768695">
Contoh :
Rancangan Perundang-undangan (RUU) yang telah di sah kan oleh dewan perwakilan rakyat perihal aturan pendirian organisasi massa telah menjadi aturan baku yang mengikat bagi banyak organisasi massa serta pergerakan mahasiswa di Indonesia. Rancangan tersebut mengesahkan perihal aturan pendirian serta pengawasan perihal organisasi massa di Indonesia.
3) Menyelesaikan Konflik
Tiap-tiap warga masyarakat menginginkan kehidupan yang kondusif dan tenteram. Namun pada kenyataannya terdapat oknum masyarakat yang seringkali terlibat dalam konflik dan pertikaian. Konflik terjadi bisa disebabkan banyak faktor ibarat faktor perbedaan etnis, agama, latar belakang dan lain-lain. Dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi, maka norma aturan harus ditegakkan dalam rangka mengatur kehidupan sosial biar terciptanya ketertiban serta keamanan lingkungan masyarakat. Tentu hal ini seyogyanya ditangani oleh pemerintah terkhusus forum yudikatif.
4) Menyelenggarakan Pelayanan Umum
Demi menggapai visi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang adil dan makmur. Banyak hal yang harus dijalani dalam rangka perwujudan masyarakat yang madani. Diantaranya yaitu mengerjakan pembangunan yang dilakukan di seluruh degi kehidupan bermasyarakat. Begitu banyak hal yang berafiliasi dengan kepentingan banyak orang yang harus ditekankan. Layanan umum itu terdiri atas kesehatan, pendidikan, perumahan, jalan raya dan angkutan umum, hiburan, rekreasi, dan lain sebagainya.
Contoh :
Pemerintah juga mesti melaksanakan langkah nyata untuk peningkatan pendapatan masyarakat ibarat membuka lahan pertanian, industri, memperluas hubungan perdagangan baik dalam dan luar negeri, pendayagunaan sumber alam, dan lain sebagainya.
5) Melindungi Warga Negara
Pemerintah mempunyai fungsi untuk pertolongan segenap warga negara dari gangguan dari pihak dalam maupun pihak luar (asing). Dalam perwujudannya, pemerintah membentuk sebuah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut HANKAMRATA. Melalui sistem tersebut, maka dibutuhkan bahaya dari luar terhadap suatu wilayah negara atau masyarakat sanggup dicegah dengan baik dan secama. Pemerintah dan rakyat mempunyai kewajiban untuk bahu-membahu mempertahankan bangsa dan negara dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar negeri.
Contoh :
Pemahaman perihal ketahanan nasional sanggup dilakukan dengan penyuluhan terhadap masyarakat perihal pentingnya nasionalisme dan NKRI. Bagi alat negara ibarat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI berkewajiban melindungi bangsa dan negara secara eksklusif dengan peranan serta fungsinya.
Sumber :
Wrahatnala, Bondet , 2009, Sosiologi Untuk Sekolah Menengan Atas dan MA kelas XII, Jakarta, sekawan Cipta Karya.
Sumber https://www.kakakpintar.id