Salah satu tujuan utama pemerintah menyelenggarakan pendidikan adalah menuntaskan Pendidikan 9 tahun. Mulai dari Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan-peraturan yang ada saat ini telah menggambarkan dengan jelas kesungguhan pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar berumur 7 sampai dengan 15 tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pada tahun 2005 pemerintah memperkenalkan Program Biaya Operasional Sekolah (BOS). Program tersebut bertujuan untuk memperkecil hambatan terbesar penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu terlalu besarnya biaya yang harus ditanggung oleh orangtua peserta didik. Program BOS ini bertujuan memberikan subsidi kebutuhan belanja kepada semua Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ( Negeri dan swasta ) sehingga biaya pendidikan secara keseluruhan akan berkurang.
Untuk memcapai hal tersebut, sekolah/madrasah tidak punya pilihan lain untuk melakukan perencanaan yang baik dan diteliti dalam sebuah � Dukumen Kunci � yang bernama Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah ( RKS/M ) . Malalui RKM diharapkan agar dana yang tersedia dapat dibelanjakan secara bijaksana. RKM yang akurat, benar, dan mutakhir akan membantu sekolah untuk meningkatkan mutu kinerja madrasah, memenuhi tuntutan publik akan perlunya partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Untuk meningkatkan mutu kinerja madrasah, diperlukan perencanaan yang baik yang berdasarkan data dan informasi yang benar dan handal. Hasil laporan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dapat digunakan sebagai alat yang dapat mengukur kinerja Madrasah dari SPM dan SNP sehingga rencana pengembangan madrasah didasarkan pada data yang solid dan bukan berdasarkan atas perkiraan, asumsi atau bahkan kebiasaan saja. Perencanaan ini perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah dalam bentuk RKM dan rencana kerja tahunan dalam bentuk RKAM.
Penyusunan RKM ini harus dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan proses perumusan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, RKM akan dapat diakses oleh semua pihak dan dilaporkan pada public sehingga akan dapat memenuhi tuntutan publik.
Download File
