Pendidikan termasuk bidang layanan sosial, sama dengan bidang sosial lain seperti kesehatan, panti rehabilitasi, panti sosial, panti jompo dan panti asuhan. Penyediaan bidang-bidang layanan sosial pada dasarnya merupakan tugas negara atau pemerintah. Hanya saja, tanggung jawab pemerintah hanya memberi pelayanan pada masyarakat dengan standar minimal.
Dalam bidang kesehatan misalnya, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Karena pelayanan pemerintah hanya bersifat minimal, maka masyarakat yang memerlukan fasilitas yang lebih baik dan fasilitas tambahan lainnya secara otomatis harus mengeluarkan biaya sendiri. Mereka yang kurang mampu secara ekonomi berhak memperoleh pelayanan kesehatan gratis, tetapi tidak mungkin diberi fasilitas paviliun.
Pelayanan pendidikanpun berlaku hal yang sama. Tanggung jawab pemerintah pada dasarnya hanya menyediakan layanan pendidikan dengan kualitas minimal, baik sarana, prasarana, kurikulum pendidikan, maupun pelayanannya.
Perbedaan tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan pola pikir menjadikan sebagian masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding yang disediakan oleh pemerintah. Inilah yang melatarbelakangi munculnya lembaga-lembaga layanan sosial non-pemerintah, swasta, termasuk pendidikan.
Sekalipun pemerintah menyediakan layanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit yang relatif murah, tetapi sebagian masyarakat ada yang memilih berobat ke rumah sakit swasta, bahkan ke luar negeri yang sudah pasti tidak lebih murah. Mereka tidak dapat disamakan dengan masyarakat kebanyakan, karena sudah membutuhkan kenyamanan dan akurasi pengobatan yang lebih baik.
Pemerintah juga menyediakan sekolah-sekolah negeri yang murah, bahkan gratis. Meski demikian, ada juga masyarakat yang membutuhkan kualitas pendidikan lebih baik dibanding yang disediakan oleh pemerintah. Mereka adalah anggota masyarakat yang memiliki karakteristik:
1. Menempatkan anak sebagai prioritas.
Mereka menaruh harapan tinggi pada masa depan putera-puterinya. Mereka berharap putera-puterinya menjadi orang sukses di masa depan, bahkan lebih sukses dibanding dirinya sendiri.
2. Menempatkan pendidikan sebagai prioritas.
Mereka memandang pendidikan sebagai kebutuhan terpenting di atas berbagai kebutuhan lain. Mereka rela mencurahkan segala daya-upaya agar putera-puterinya mendapat pengalaman belajar sebaik mungkin.
3. Selektif terhadap pendidikan.
Berbeda dari masyarakat kebanyakan, mereka adalah masyarakat yang memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas. Mereka menyekolahkan putera-puterinya karena mempunyai harapan, bahkan target-target tertentu. Mereka bukan penganut paham �asal sekolah�. Mereka hanya memilih sekolah terpercaya, sesuai dengan yang mereka butuhkan.
4. Percaya bahwa kualitas pendidikan menentukan kualitas dan masa depan putera-puterinya.
Mereka memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan lapang untuk mengantarkan kesuksesan putera-puterinya di masa depan. Mereka menempatkan pendidikan yang baik hingga jenjang tertinggi sebagai tumpuan.
5. Berpandangan ke depan (futuristic).
Mereka adalah masyarakat yang menyadari bahwa persaingan hidup di masa depan semakin ketat. Mereka memiliki kepekaan sosial tinggi, menyadari bahwa tantangan sosial yang dihadapi oleh putera-puterinya kian berat dan membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Oleh karena itu, mereka berusaha membekali putera-puterinya dengan pengalaman pendidikan yang lebih baik dibanding masyarakat kebanyakan. Selain sebagai wahana mengantarkan sukses, pendidikan yang baik mereka harapkan dapat menyelamatkan putera-puterinya dari berbagai persoalan sosial, seperti kenakalan remaja dan problem-problem patologis lainnya.
1. Menempatkan anak sebagai prioritas.
Mereka menaruh harapan tinggi pada masa depan putera-puterinya. Mereka berharap putera-puterinya menjadi orang sukses di masa depan, bahkan lebih sukses dibanding dirinya sendiri.
2. Menempatkan pendidikan sebagai prioritas.
Mereka memandang pendidikan sebagai kebutuhan terpenting di atas berbagai kebutuhan lain. Mereka rela mencurahkan segala daya-upaya agar putera-puterinya mendapat pengalaman belajar sebaik mungkin.
3. Selektif terhadap pendidikan.
Berbeda dari masyarakat kebanyakan, mereka adalah masyarakat yang memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas. Mereka menyekolahkan putera-puterinya karena mempunyai harapan, bahkan target-target tertentu. Mereka bukan penganut paham �asal sekolah�. Mereka hanya memilih sekolah terpercaya, sesuai dengan yang mereka butuhkan.
4. Percaya bahwa kualitas pendidikan menentukan kualitas dan masa depan putera-puterinya.
Mereka memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan lapang untuk mengantarkan kesuksesan putera-puterinya di masa depan. Mereka menempatkan pendidikan yang baik hingga jenjang tertinggi sebagai tumpuan.
5. Berpandangan ke depan (futuristic).
Mereka adalah masyarakat yang menyadari bahwa persaingan hidup di masa depan semakin ketat. Mereka memiliki kepekaan sosial tinggi, menyadari bahwa tantangan sosial yang dihadapi oleh putera-puterinya kian berat dan membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Oleh karena itu, mereka berusaha membekali putera-puterinya dengan pengalaman pendidikan yang lebih baik dibanding masyarakat kebanyakan. Selain sebagai wahana mengantarkan sukses, pendidikan yang baik mereka harapkan dapat menyelamatkan putera-puterinya dari berbagai persoalan sosial, seperti kenakalan remaja dan problem-problem patologis lainnya.
Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di atas standar yang ditentukan oleh pemerintah tersebut tentunya siap dengan konsekwensi biaya pendidikan yang lebih besar. Pilihan mereka terhadap sekolah swasta dikarenakan mereka berharap memperoleh jaminan pelayanan yang lebih baik. Demi memenuhi kebutuhan mereka akan pendidikan bermutu, tidak sedikit di antara mereka yang bahkan memilih sekolah di luar negeri meski tidak murah.
Itulah sebabnya, sekolah swasta harus lebih baik dibanding sekolah milik pemerintah baik dari segi kualitas pendidikan maupun pelayanannya. Hal ini dikarenakan tujuan sekolah swasta adalah memberikan alternatif layanan pendidikan yang lebih baik dibanding layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.
Pengembangan kualitas pendidikan, kualitas layanan, SDM serta sarana dan prasarana mutlak diperlukan agar sekolah swasta mampu memberikan nilai tawar lebih tinggi dibanding sekolah milik pemerintah. Sekolah swasta harus menempatkan diri sebagai sekolah aktenatif, yaitu sekolah yang menawarkan berbagai keunggulan dibanding sekolah konvensional. Sekolah semacam diperuntukkan bagi masyarakat yang rela mengorbankan biaya demi memperoleh pendidikan dengan kualitas lebih baik.
Masalahnya, banyak guru dan pengelola sekolah swasta yang justeru salah menempatkan diri. Mereka tidak berusaha menjadi sekolah alternatif yang lebih baik dibanding sekolah negeri, bahkan ada yang justeru menjadikan sekolah negeri sebagai acuan. Akibatnya, banyak sekolah swasta tidak berkembang dan hanya mampu menempatkan diri sebagai �sekolah buangan� bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
MENGUBAH POLA PIKIR
Hal pertama yang perlu dilakukan agar sekolah swasta berkembang adalah mengubah pola pikir segenap guru dan pengelola sekolah wajib.
1. Dari pola pikir inferior atau rendah diri menjadi self confidence atau percaya diri.
Banyak orang yang kurang percaya diri dengan status swasta. Padahal swasta berasal dari kata swa hasta yang berarti mandiri, mampu hidup dari tangan sendiri. Sekolah swasta harus tampil percaya diri, bangga sebagai sekolah swasta.
2. Sekolah swasta harus di atas sekolah negeri, bukan sebagai �pengikut� sekolah negeri.
Berbagai inovasi pendidikan mayoritas lahir dari sekolah swasta, bukan negeri. Kemajuan ekonomi negara mayoritas ditentukan oleh tingkat kemajuan perusahaan-perusahaan swasta, bukan perusahaan pemerintah.
3. Sekolah swasta harus menempatkan diri sebagai pelayanan jasa yang mampu memberikan nilai lebih dibanding sekolah pemerintah.
Sekolah negeri bukan acuan sekolah swasta, bukan pula pesaing, sebab segmentasi sekolah swasta adalah masyarakat yang bersedia mengeluarkan biaya demi memperoleh nilai tambah.
1. Dari pola pikir inferior atau rendah diri menjadi self confidence atau percaya diri.
Banyak orang yang kurang percaya diri dengan status swasta. Padahal swasta berasal dari kata swa hasta yang berarti mandiri, mampu hidup dari tangan sendiri. Sekolah swasta harus tampil percaya diri, bangga sebagai sekolah swasta.
2. Sekolah swasta harus di atas sekolah negeri, bukan sebagai �pengikut� sekolah negeri.
Berbagai inovasi pendidikan mayoritas lahir dari sekolah swasta, bukan negeri. Kemajuan ekonomi negara mayoritas ditentukan oleh tingkat kemajuan perusahaan-perusahaan swasta, bukan perusahaan pemerintah.
3. Sekolah swasta harus menempatkan diri sebagai pelayanan jasa yang mampu memberikan nilai lebih dibanding sekolah pemerintah.
Sekolah negeri bukan acuan sekolah swasta, bukan pula pesaing, sebab segmentasi sekolah swasta adalah masyarakat yang bersedia mengeluarkan biaya demi memperoleh nilai tambah.
Sebagaimana sektor pembangunan ekonomi, kemajuan perekonomian sangat ditentukan oleh peran pihak (perusahaan) swasta dibanding perusahaan pemerintah (BUMN). Hal ini dikarenakan kalangan swasta pada umumnya cenderung lebih dinamis, kreatif dan penuh inovasi dibandingkan kalangan pemerintahan.
Demikian pula dengan pendidikan, di mana inovasi dan berbagai kemajuan di bidang pendidikan juga lahir dari lembaga-lembaga pendidikan swasta, bukan sekolah pemerintah. Hal ini dikarenakan sekolah swasta lebih bebas untuk melahirkan berbagai inovasi dibanding sekolah negeri yang terbelenggu birokrasi. Karena itu, perkembangan pendidikan swasta diakui sebagai indikator penting yang menunjukkan maju-tidaknya pendidikan suatu daerah, bahkan negara.
Di negara-negara maju dan kota-kota besar, sekolah swasta merupakan pilihan pertama bagi masyarakat sadar pendidikan. Sekolah-sekolah terkemuka di kota-kota besar juga didominasi sekolah-sekolah swasta.
Universitas terkemuka di dunia mayoritas didominasi oleh universitas swasta. Karena itu, untuk mendorong kemajuan pendidikan, hampir semua universitas negeri terkemuka di Indonesia saat ini �diswastakan� melalui penerapan Badan Hukum Pendidikan (BHP).